Standar kerja ini membantu calon klien memahami apa yang bisa, tidak bisa, dan perlu dibatasi sebelum menjalankan investigasi pribadi, properti, atau bisnis di Bali.
Prinsip metode yang digunakan
- Review kronologi dan data awal yang diberikan secara sah.
- Open-source verification untuk data publik yang relevan.
- Observasi lapangan yang proporsional pada konteks legal.
- Verifikasi lokasi, vendor, properti, reputasi, atau klaim bisnis.
- Dokumentasi temuan dengan catatan batas dan keterbatasan.
Kontrol sebelum pekerjaan dimulai
- Screening tujuan. Tim menilai apakah tujuan verifikasi layak, legal, dan tidak merugikan pihak lain secara tidak sah.
- Pembatasan data. Klien tidak diminta mengirim password, akses akun, atau dokumen lengkap pada awal konsultasi.
- Scope kerja. Area, periode, output, dan batas komunikasi disepakati agar tidak melebar.
- Review temuan. Laporan menjelaskan apa yang sudah terverifikasi dan apa yang masih membutuhkan konfirmasi.
Permintaan yang ditolak
Permintaan seperti sadap WhatsApp, akses email, spyware, pelacakan perangkat tanpa hak, membuka rekening, mengambil data pribadi ilegal, atau melakukan intimidasi tidak termasuk layanan.
Report quality
Standar laporan: fakta, indikasi, gap, dan next step harus dipisahkan
Laporan investigasi yang baik tidak membuat klaim berlebihan. Laporan harus membantu klien, pengacara, owner properti, investor, atau manajemen membaca risiko secara proporsional.
Fakta terverifikasi
Informasi yang punya dasar observasi, dokumen yang sah, sumber terbuka, atau konfirmasi relevan.
Indikasi risiko
Red flag yang perlu diklarifikasi lebih lanjut dan tidak diperlakukan sebagai kesimpulan final.
Gap data
Pertanyaan yang belum bisa dijawab, data yang belum tersedia, dan batasan proses verifikasi.
Rekomendasi aman
Langkah berikutnya: tunda pembayaran, minta dokumen, klarifikasi, konsultasi hukum, atau tutup scope.
Legal boundary
Permintaan yang langsung ditolak
Penolakan ini melindungi klien, pihak terkait, dan kredibilitas laporan. Investigasi profesional harus mengurangi risiko, bukan menciptakan masalah hukum baru.